Berita Popular

    Tidak ada berita populer

Pengembangan Kapasitas Aparatur Penatausahaan Keuangan

Pengembangan Kapasitas Aparatur Penatausahaan Keuangan

Salatiga - Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah selama 2 hari dari tanggal 6 s.d. 7 Maret 2018 melaksanakan kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Tentang Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang diikuti oleh Para Pejabat Eselon III dan IV serta para Pengelola Keuangan di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan di Hotel d'Emmerick Salatiga..

Jani Sugijarti selaku Ketua Penyelenggara mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/198 Tahun 2017 tentang Ppelaksanaan Transaksi Non Tunai, selain itu juga mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusua khususnya yang berkaitan dengang pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pelayanan Pajak Oratama Senarang Candisari Semarang.

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Tengah Bima Kartika mengatakan dengan diselenggarakannya kegiatan ini adalah merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karenanya diperlukan kesatuan pemahaman keterpaduan dan keserasian bagi pengelola keuangan.

Terkait dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/198 tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai diharapkan dapat mempermudah pelayanan maupun meminimalisasi resiko penyelewengan, selain itu transaksi non tunai juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi manajemen belanja daerah.

Scroll